pejabat pembina kepegawaian daerah. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak. pejabat pembina kepegawaian daerah

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. daerah, usia, keterbatasan fisik, status perkawinan atau afiliasi politik tertentu; 2. SALINAN -2- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai. Pasal 1. (3) Pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Provinsi adalah gubernur. 4. Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, makaPejabat Pembina Kepegawaian Daerah, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. rektor /kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi kepada Kepala BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional ahli utama di. Pasal 3 BKD mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, danPejabat Pembina Kepegawaian (PPK)” dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 10 November 2021 Nomor: B/1621/M/SM. tegas terhadap setiap pegawai ASN dan pejabat negara yang terlibat pelanggaran netralitas ASN. AMIN PURWANI S. C. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pemindahan : a. 12. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan. Pangkat adalah. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang 6. 3. 8. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Dalam rangka persiapan layanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode 1 April 2022 dan 1 Oktober 2022 serta layanan pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama PNS Tahun 2022, dengan hormat2. Komisi Kepegawaian Negara bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam (1) Merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian; (2) Merumuskan. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menentapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan. 15. jdih. Pejabat Pembina Kepegawaian akan memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pembina tinggi pratama. “Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur,” bunyi Pasal. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. • Membangun dan menanamkan komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakan prinsip netraitas ASN. 12. 5. 01. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. 6. Pembina Kepegawaian; b. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Walaupun peraturan perundangan telah dibuat untuk mencegah politisasi birokrasi dan komodifikasi jabatan aparatur daerah namun TEMPO. 9. Di daerah saya ada promosi PNS yang tidak sesuai aturan, yaitu golongan III/a baru 1 tahun menduduki jabatan kepala seksi di kelurahan dan golongan III/b menduduki kepala bagian pada sekretariat daerah. daerah. CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyurati pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah perihal penghadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen. PNS Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi. Unit Pembina Kepegawaian Jabatan Fungsional yang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi. 7. 11. Hakim ad hoc; f. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. Untuk pemetaan Tenaga Non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (3) Peraturan. Fengangkatan calon Kepala Sekolah eebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakeanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim. 01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian baik di lingkup Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Pusat; dan 2. Namun, pada praktiknya, PPK dan PyB merupakan dua jabatan yang berbeda. tingkat pusat, Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang. . 2. Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usul dari: a. Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: 24: SURTAMAN, S. 14. Masa Kenaikan Pangkat 1. 14. daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintahan daerah yang memiliki tugas mengelola anggaran dan barang daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. id-5-D. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam. 10. 3. 7. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian akan memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pembina tinggi pratama. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Panitia Seleksi terdiri atas unsur : 1) pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan; 2) pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2) : 293-306 296 Pada dasarnya setiap Pejabat Tata Usaha Negara memiliki. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan. 3. wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pelaksanaan perpindahan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian ke dalam Jabatan Fungsional Lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD. 4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuanMenteri Dalam Negeri menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi berdasarkan pertimbangan dari Tim yang antara lain terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai inovasi pengawasan pembinaan karier jabatan fungsional yaitu “SI JAFUNG”. Ayat (7) Cukup jelas: Pasal 14: Ayat (1) Cukup jelas. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, termasuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. bkn. Setelah Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon, dalam ayat (5) UU No. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data tenaga honorer yang dilakukan oleh masing masing Pejabat Pembina. Surat Kepala BKN Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Minggu, 24 September 2023. 1489 -5- Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengungkapkan bahwa 62,70 persen ASN setuju bahwa kedudukan kepala daerah (kada) sebagai pejabat pembina kepegawaian menyebabkan ASN sulit untuk bersikap netral. Pejabat pembina kepegawaian daerah KabupatenIKota adalah BupatilWalikota. 5. 4Ibid. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut. Khusus untuk JPT Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota, pansel dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, dan untuk JPT Sekda Provinsi, pansel dapat diangkat dari kementerian terkait. e. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pejabat Pembina Kepegawaian” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman:. Pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota , dan pejabat dibawahnya yang terdiri dari: a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; b) P ejabat struktural eselon II; c) P ejabat struktural eselon III; d) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara ; e) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara . secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. go. “Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian” (bunyi pasal ** ayat 2 UU No. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dengan aturan itu, peran kepala daerah yang selama ini menjadi PPK, menjadi. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian . 5. 6. Berita, Publikasi. 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 10. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Formasi jabatan Statistisi pada masing-masing satuan organisasi,Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah menyampaikan laporan Penyetaraan Jabatan paling sedikit memuat nama dan nomor induk pegawai Pejabat Administrasi yang disetarakan, nama Jabatan Fungsional yang direkomendasikan, nomor surat rekomendasi, nama jabatan pada saat pelantikan, nomor surat keputusan. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa sejak ditetapkannya PP ini, semua PPK dan pejabat lainPEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PENGUMUMAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembina Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina. 3. “Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur,” bunyi Pasal. Pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten atau kota untuk instansi daerah kabupaten atau kota. DAFTAR PUSTAKA Aluawi, Akhmad. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik. M. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. 6. Pada Ketentuan Penutup UU. 8. Bertambah Enam, IAIN Kudus Kini Punya 12 Guru Besar. Panitia Seleksi terdiri atas unsur : 1) pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan; 2) pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugasSedangkan yang dimaksud dengan “Pejabat Pembina Kepegawaian” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TERUTAMA PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRASI DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NUREZQI, S. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyaiPengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dipropinsi (Sekda) ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan  Pimpinan DPRD Propinsi, setelah sebelumnya dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan  pengangkatan dalam jabatan Struktural eselon II kebawah. pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (2) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. paling rendah Pejabat Pengawas yang membidangi JF atau kepegawaian. daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Assessor SDM Aparatur UPT. 10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi pemerintah lainnya kecuali di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan 6. 6. 9. 2. Seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah diminta menuntaskan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023. Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, Jalan Raya Jakarta-Serang, Kaserangan, Kecamatan Ciruas-Serang Telp. dan pemahaman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan Tim Penilai Angka Kredit dalam pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan melalui pengangkatan dari jabatan lain. 14. Pejabat Pembina Kepegawaian . 2016. c. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. • Membangun dan menanamkan komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakan prinsip netraitas ASN. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Pusat; dan 2. Dalam hal pengangkatan PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat PPPK. KOMPAS/HERU SRI KUMOROPejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/wali kota. 01. tim penilai Angka Kredit dalam melaksanakan tugas dan menilai Angka Kredit Perencana. Negara/anggaran belanja daerah. CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyurati pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah perihal. Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I.